Zaman Bergerak

Pada abad ke 19 terdapat 4 kerajaan di Nusantara yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda yang bertempat di Surakarta dan Yogyakarta diantaranya yaitu Keraton Kesunanan dan Mangkunegara (Surakarta), Keraton Kesultanan dan pakualam (Yogyakarta). Pada masa ini, abad ke 19 dan abad ke 20 dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 zaman, yaitu : Zaman modal pertama (zaman dimana liberalism dan kapitalisme swasta masih berkembang yang mengacu pada UU Agraria tahun 1870), zaman modal kedua (zaman dimana mulai berkembangnya budaya membatik karena diperkenalkannya metode membatik), zaman modal modern (zaman kemajuan, karena pada zaman ini banyak sekali kemajuan yang dialami baik dalam bidang pendidikan dan lainnya)

Diantara ke 3 zaman diatas ada masa yang disebut reorganisasi yaitu dimana Pemerintah Belanda memperkenalkan reorganisasi yang berisi tindakan untuk membuat perubahan diantaranya :

1. Penghapusan sistem lungguh,

2. Pembentukan desa sebagai unit administrasi,

3. Pemberian hak-hak penggunaan tanah yang jelas kepada petani dan

4. Perbaikan aturan sewa tanah

Sejak zaman modal kedua yang membuat semakin berkembangnya batik maka semakin berkembang pula produksi batik, hal yang demikian membuat kecemburuan dari para pedagang Cina sehingga banyak sekali terjadi pencurian-pencurian batik. Oleh karena dibentuklah perkumpulan ronda untuk menjaga batik-batik itu dari para pencuri (Rekso Roemekso). Karena pada zaman itu tidak boleh bila ada organisasi atau perkumpulan yang tidak mempunyai anggaran dasar, maka perkumpulan ini pun segera membuat anggran dasarnya sebelum dibubarkan, dengan meminta bantuan Samanhoedi dan bernaung dibawah Sarekat Dagang Islam yang kemudian organisasi ronda ini menjadi bernama Sarekat Islam.

SI meluas keseluruh pulau Jawa dan Madura dan membentuk SI-SI lokal. Perluasan SI ini mempengaruhi posisi pemerintah terhadap SI maupun atas struktur kepemimpinan SI. Mas Marco Kartodikromo merupakan anggota kaum muda bermaksud melancarkan perang suara melalui Doenia Bergerak. Suaranya tegas dan tajam. Kekhasan Marco, ia dengan terus terang menjelaskan semua itu. Itu tidak menunggu, seperti yang dilakukan Tjokroaminoto. Doenia Bergerak terus diterbitkan dari pertengahan 1914 sampai pertengan 1915. Marco menulis artikel dan memuat surat pembaca dalam Doenia Bergerak dengan semangat berseru kita semua manusia. Memasuki masa zaman bergerak, banyak sekali terjadi aksi pemogokan, disini muncul Semaoen sebagai propagandis serikat buruh sebagai raja mogok. Semaoen berkampanye menentang milisi bumiputra, indie weerbaar dan keterlibatan SI dalam Volksraad. Di bawah kepemimpinannya SI semarang meluas dengan cepat.

Kemunculan Semaoen dan Si Semarang pada 1917-1918 semakin mengusik Tjokroaminoto. Kampanye Semaoen menentang Indie Weerbaar dan partisipasi SI dalam Volksraad tahun 1917, membuat Tjokroaminoto naik pitam, oleh karena itu Tjokroaminoto lantas mengubah nada bicaranya. Tjokroaminoto melakukan beberapa tindakan yang pertama dilakukannya ialah mendorong gerakan Djawa Dipa, kedua mencoba kembali menghimpun dukungan dengan daya tarik islam, ketiga sambil menggerakkan semangat demokrasi dengan memperjuangkan tujuan Djawa Dipa.

Pada akhir 1918 dan 1919 perjuangan ekonomi didirikannya serikat-serikat buruh dan dilancarkannya pemogokan terbukti berhasil. Pada masa itu buruh bumiputra bertambah resah karen inflasi yang terus terjadi , sementara bisnis Belanda meraih keuntungan besar. Dengan situasi yang menunjang ini, banyak pemogokan yang dilakukan dan serikat buruh pun bermunculan.

Sejak akhir 1918, gerakan SI muncul kembali dengan serikat buruh sebagai pelopornya. “perjuangan ekonomi” yang disepakati pada kongres CSI 1918 hampir menjamin posisi unggul Tjokroaminoto dalam CSI. Anak buah Tjokroaminoto, Sosrokardono dan Alimin, mengontrol serikat buruh yang juga besar, yaitu PPPB.Pada kongres PPPB di Bandung pada Mei 1919, mereka mengambil inisiatif mendirikan PPKB (Pesatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh).

Tjipto memulai pergerakan anti raja pada bulan Juni 1919 yang mengkritik kebijakan Sunan karena sistem feodalnya. Pergerakan ini disambut hangat oleh aktivis pergerakan yang bersifat radikal. Tjipto melakukan kampanyenya melalui tulisan-tulisan yang berisi kritik yang tajam terhadap sunan dalam Panggoegah dan dalam Volksraad. Dan yang jauh lebih penting lagi bahwa Tjipto membimbing Insulinde / NISP-SH ke dalam perjuangan politik.

Dalam tulisannya ia menginginkan Sunan di pensiunkan karena ia mengengap bahwa tidak ada gunanya untuk memelihara Sunan karena hanya membuang-buang uang saja dan  sama sekali tidak mensejahterakan kehidupan para petani karena politik Sunan itu mandul dan tidak melakukan pergerakan sama sekali.

Selain Tjipto, hadir pula Misbach adalah seorang mubaligh karena dia seorang mubaligh maka pengajarannya juga tentu masih berhubungan dengan keagamaan, ajarannya yang menekankan dunia dan akhirat yang diajarkan kepada kelompoknya. Pihak Belanda mengatakan bahwa Misbach adalah salah satu penyebab banyaknya pemberontakan yang terjadi. Namun jika dipikirkan lebih dalam teori Misbach seharusnya justru membuat warga-warga menjadi diam dan lebih berkonsentrasi pada dunia akhirat dikarenakan ajarannya yang mengajarkan bahwa jangan takut untuk menderita pada saat hidup di dunia karena masih ada kehidupan akhirat yang akan lebih bahagia.

Selanjutnya adalah zaman Reactie dan zaman partij yang memiliki suatu pemahaman baru yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin pergerakan, mereka mulai memahami dalam suatu pergrakan, dimana ada aksi yang dilakukan maka akan ada reaksi yang didapatkan.

Keberhasilan aksi mogok yang dilakukan oleh PFB makin lama mendapatkan efek buruk, para majikan menyebarkan foto tentang buruh yang melakukan aksi dan dipecat, sehingga mereka sulit mendapatkna pekerjaan kembali,sehingga ini menimbulkan ketakutan. PFB meminta kepada sindikat gulu untuk mengakuinya sebagai serikat buruh pabrik gula, namun mereka menolak, usaha tidak sampai disitu mereka menggelar koferensi dan kembali menuntut hak itu, mereka mengancam akan melakukan pemogokan umum menjelang masa panen, hal itu pun tidak terjadi karena kurangnya dukungan dan sikap pemerintah yang diaggap sudah tidak netral seperti di aksi-aksi pemogokan sebelumnya.

. Dengan ditumpasnya pemogokan 3 serikat buruh utama yang telah menjadi pemimpin terdepan pergerakan dizaman pemogokan ini yaitu PFB, PPPB dan VSTP dihancurkan. Hal ini menyatakan bahwa betapa bahayanya menyuarakan pikiran dan pemogokan. Namun disisi lain PKI dan SI Merah sukses mengajak mereka yang masih berani melawan pemerintah. PKI muncul sebagai kekuatan yang pengaruhnya melampaui PSI/CSI. Pada zaman reaksi,zaman partai bangkit dan bersamaan denagn itu adanya kemenangan PKI atas PSI/CSI.

Sekeluarnya Misbach dari penjara, Ia disambut meriah dalam Islam Bergerak dan Penggoegah. Islam Bergerak menyebutnya "prajurit Islam" dan penggoegah menyebutnya "Pahlawan". Untuk beberapa saat setelah kembali, Misbach tetap netral menghadapi persaingan CSI-PKI dan mencoba mempelajari apa yang telah terjadi dalam pergerakan selama ia dipenjara. Misbach tidak bisa terus-menerus netral menghadapi pertikaian itu karena perpecahan sudah meluas sampah ke kalangan mantan mubalig SATV.

Pertikaian antara Islam Bergerak dengan Moehammadijah, telah menimbulkan anggapan bahwa Moehammadijah adalah Islam kapitalis, dan SI adalah Islam komunis. Perpecahan tajam ini terjadi akibat posisi moehammadijah dalam politik, yang ingin menjadikan dirinya sebagai islam sejati. Yang mengakibatkan Misbach berpisah dengan sekutunya yaitu Moehammadijah. Namun pepecahan ini tidak lantas menyebabkan perpecahan dengan Tjokroaminoto dan CSI.

Dalam konflik ini sebenarnya pertikaian yang terjadi itu berpusat pada soal apakah seseorang bisa menjadi “Islam sedjati” apakah Moehammadijah semestinya “bergerak” di “politik” dan apakah harus melawan pemerintah dan kapitalisme di zaman modal dan di suatu negara yang dijajah oleh orang-orang nonmuslim.
Pada akhir tahun 1922 dimana zaman reaksi dan zaman partai berlangsung, Misbach berpisah dengan bekas sekutunya, Muhammadiyah dan pada maret 1923 Ia sudah muncul sebagai propagandis PKISI Merah dan berbicara mengenai keselarasan paham yang mendasar antara Islam dan Komunisme. Setelah menjadi pemimpin PKI singkat di Vorstenlanden, Ia dibuang ke Manokwari pada Juli 1924. Tidak lama sesudah Misbach dibuang ke Manokwari, hak berkumpul kembali diberlakukan di Kota Surakarta. Pemerintah Hindia sekarang sudah memutuskan sikap untuk menindas komunisme dan mengambil segala tindakan hukum, polisi, dan administrative untuk mencekik pergerakan.

Selanjutnya Marco selalu memimpin vergadering dan lendenvergaderingen, serta mengemakan suara pemimpin hoofdbestuur PKI yang mengomando. Openbare vergadering dan ledenvergadering terbukti sangat sukses memobilisasi dukungan bagi PKI dan SR. Identitas ideologis gerakan moe’alimin bersumber pada dua hal yang pertama gerakan itu dipahami sebagai kelompok propagandis dan yang kedua identitas ideologis gerakan moe’alimin bersumber pada gerakan islam revolusioner karena mempunyai keyakinan berperang melawan fitnah dan tulisan-tulisan Misbach. Untuk melawan kontrol-kontrol ketat pemerintah Hindia, PKI mengambil suatu keputusan untuk melakukan pemberontakan di akhir 1925, namun pemberontakan itu gagal pada di akhir tahun 1926 dan awal 1927, dan kemudian mereka mengalami keruntuhan dan hancur. Dan pada akhirnya semua tokoh-tokoh penting PKI Surakarta Gerakan Moe’alimin, dan Raad van Vakbonden dibuang ke Digul.

Sumber : Shiraishi, Takashi. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.1997.

Konflik Taliban

Berakhirnya perang dingin membawa konsekuensi yang sangat nyata bagi perpolitikan dunia. Fukuyama mengatakan bahwa bentuk ideal pemerintahan telah ditemukan, dan demokrasi liberal telah menang, tidak ada lagi konflik ideologi, begitu juga konflik-konflik besar lainnya. Melihat kondisi yang demikian, maka Institusi internasional mempunyai peran yang sangat signifikan karena setiap negara sangat bergantung pada aktor-aktor penting yang berperan dalam urusan internasional, oleh karenanya Institusi Internasional mempunyai peran dalam mengatur dan membatasi apa yang dilakukan oleh negara.

Namun, sebagai dampak dari itu semua adalah muncul apa yang disebut gagal negara, karena semakin melemahnya kekuatan negara. Indikasinya adalah ambruknya otoritas pemerintahan, meningkatnya konflik antar-suku, antar-etnis, dan antar-agama, munculnya mafia kejahatan internasional, meningkatnya jumlah pengungsi hingga mencapai berpulu-puluh juta, menyebarnya terorisme, dan merajalelanya pembantaian dan pembersihan etnis.

Dalam tesisnya, Hutington lebih condong pada konsepsi yang keempat di mana dia memunculkan tentang benturan peradaban. Hipotesis yang dikemukakan adalah bahwa sumber utama konflik di dunia baru ini bukanlah ideologi atau ekonomi, budayalah yang akan menjadi faktor pemecah belah umat manusia dan sumber konflik yang dominan. Negara-bangsa masih menjadi aktor dominan dalam percaturan dunia, namun konflik utama dari politik global akan terjadi antara negara dan kelompok dari peradaban yang berbeda.

Hal yang demikian seperti yang dikatakan Hutington dalam tesisnya, tergambar dalam beberapa peristiwa yang terjadi. Seperti halnya adalah peristiwa atau konflik yang terjadi di Taliban. Konflik ini terjadi sesaat ketika Uni Soviet runtuh dan digantikan dengan Rusia, Afghanistan yang kemudian terpecah belah di antara penguasa yang komunistis atheis dengan Taliban yang Islami. Namun, didalam kubu Islam sendiri malah terjadi perpecahan kembali dalam memerangi rezim komunis di Afganistan. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan dan pertempuran satu sama lain demi menjadi pihak yang paling berkuasa di Afganistan dan mulai saat itu Afganistan mulai terjerumus dalam kekacauan dan perang sipil. Konflik dan kekacauan utamanya lebih terasa dibagian selatan Afganistan yang letaknya jauh dari Ibukota Kabul.

Taliban sendiri awalnya hanyalah perkumpulan dari para pelajar madrasah di Afganistan, karena mengingat arti dari Taliban sendiri itu adalah berasal dari kata “talib” yang berarti pelajar. Kelompok pelajar ini perlahan menjadi sebuah kelompok gerakan tersendiri dimana gerakan ini berdasar kepada ajaran agama Islam. Oleh karenanya gerakan ini banyak mendapat perhatian dan simpati dari masyarakat banyak, namun gerakan ini juga tidak semerta-merta bersih dari pro-kontra. Taliban selain dijunjung dengan nilai-nilai agama Islam yang dibawanya, juga dikecam dan sangat disayangkan karena Taliban dianggap menganut aliran-aliran garis keras dalam Islam.

Konflik di Taliban awalnya juga hanya merupakan sebuah konflik internal dimana adanya persaingan dalam meperebutkan tampuk kekuasaan di Afganistan seperti yang telah disnggung oleh penulis sebelumnya. Namun konflik ini menjadi sebuah permasalahan baru dan  menjadi sorotan dunia ketika AS mulai ikut campur dalam konflik ini. Hal ini dikarekan Taliban dianggap mempunyai hubungan kerjasama dengan kelompok ekstrimis Internasional Al-Qaeda yang diduga merupakan dalang serangan 11 September 2001 yang meledakkan gedung kembar Pusat Perdagangan Dunia (WTC) di New York dan Departemen Pertahanan AS Pentagon di Washington.

Mengapa sampai timbul praduga seperti itu? Bukankah Taliban hanya ingin meraih tampuk kekuasaan di Afganistan? Sebenarnya apa kaitannya Taliban dengan kelompok ekstrimis yang disebutkan diatas tersebut? Mari kita lihat latar belakangnya sampai terjadi konflik yang berkepanjangan tersebut. Ya, sebenarnya Taliban awalnya hanyalah sebuah kelompok milisi kecil yang terdiri dari para pelajar madrasah di Afganistan dan itu pun jumlahnya hayalah ratusan, namun Taliban mulai mempunyai peran aktif dan sangat berpengaruh ketika Ia mendapat sokongan bantuan dari berbagai penjuru, seperti halnya dari Pakistan, para pelajar madrasah yang sedang menimba ilmu di Pakistan berbondong-bondong datang ke Afganistan untuk bergabung dan berjuang bersama Taliban dan seketika jumlah personil Taliban menjadi belasan ribu orang. Selain itu, Taliban juga mendapat bantuan dana, persenjataan dan pelatihan militer dari organisasi intelijen Pakistan (ISI) yang berniat menjadikan Afganistan sebagai bagian dari pengaruh regionalnya. Arab Saudi dan kelompok ekstrimis Internasional Al-Qaeda juga disebut-sebut turut menyokong Taliban. Mulai dari sinilah, dimana keterlibatan pihak asing dalam pergerakan Taliban yang membawanya kedalam konflik yang tidak hanya bersifat intern tetapi juga bersifat internasional. Disisi lain, dengan begitu banyaknya batuan yang diterimanya, kini Taliban muncul sebagai kekuatan baru yang patut untuk diperhitungkan di Afganistan.

Dengan kekuatan baru yang dimilikinya Taliban terus melancarkan serangan-serangan dan menaklukan beberapa wilayah di Afganistan. Utamanya bagian selatan dan Timur Afganistan. Disisa tahun 1994, Taliban disebut-sebut telah berhasil merebut 12 dari 34 provinsi yang berada diluar kendali pemerintah pusat Afganistan saat itu. Memasuki awal tahun 1995, Taliban terus memperluas wilayah taklukannya ke Afganistan bagian utara dan barat hingga perlahan tapi pasti mereka semakin dekat dengan Kabul, Ibukota dari Afganistan. Hal ini tentu memunculkan kegelisahan dari pihak pemerintah Afganistan tersendiri, sehingga Menteri Pertahanan Afganistan, Ahmad Shah Massoud mencoba untuk menawarkan perundingan dengan pihak Taliban untuk menciptakan stabilitas di Afganistan yang kemudian ditolaknya tawaran tersebut oleh pihak Afganistan. Gagalnya perundingan tersebut lantas diikuti dengan mulai menjalarnya perang ke Kota Kabul.

Pemerintah Afganistan tak lagi kuasa menangani serangan demi serangan yang diluncurkan oleh Taliban, dan keadaan semakin terlihat tidak memungkinkan untuk pemerintah Afganistan untuk tetap bertahan dan memukul mundur Taliban dari Kota Kabul. Hingga akhirnya Massoud memerintahakan para pengikutnya untuk segera meninggalkan Kabul pada 26 September 1996 dan Ibukota Kabul jatuh dibawah kekuasaan Taliban yang kemudian sistem pemeritahan pun diubah menjadi emirat Islam, kini Afganistan berada dibawah kekuasaan Taliban. Afganistan dibawah pimpinan Massoud mengungsi kebagian utara, disitu mereka mendapat bantauan dari Dosim yang mana dulunya merupakan musuhnya sebelum Taliban menyerang dan menguasai Afganistan, kemudian aliansi tersebut menyerang Taliban sampai akhirnya Talibanpun mampu menaklukan aliansi teresebut dengan mengadakan operasi militer kebagian utara Afgnistan tersebut dan kemudian Dosim melarikan diri. Pada tahun 2001 terjadi penyerangan dan penghancuran gedung kembar WTC dan AS menduga ini merupakan aksi dari kelompok Al-Qaeda yang waktu itu dipimpin oleh Osama bin Laden dimana kelompok ekstrim tersebut menjalin sebuah kerjasama dengan Taliban dan kala itu pula sedang berada di Afganistan. AS kemudian meminta Taliban untuk menyerahkan Osama kepada AS, namun Taliban malah kemudian memberikan syarat dan bukti penuduhan bahwa Osama lah dalang dari peristiwa tersebut. Hal ini sudah tentu ditolak oleh AS yang kemudian ditanggapinya dengan jalan kekerasan. AS mulai mengirim bala tentaranya (NATO) untuk menginvasi Afganistan dengan seragan bom yang dijatuhkan dari udara, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Pasukan koalisi juga turut dibantu oleh pasukan-pasukan lain seperti Arab, Iran dan kelompok Aliansi Utara. Dari jumlah pasukan atau personil sudah tentu Taliban kalah telak, oleh karenanya Taliban pun berhasil dipukul mundur dari Ibukota Kabul dan mencoba dibasis pertahanan terakhir mereka di Kandahar, Afganistan Selatan.

Meskipun keadaan yang memojokan Taliban, mereka tetap tak gencar dan terus melancarkan serangan demi serangan gerilya atau kecil-kecilan. Ditambah dengan bantuan atas simpati penduduk lokal terhadap Taliban dikarenakan kebencian mereka terhadap keompok koalisi dan pemerintahan Afganistan pasca era Taliban. Tahun 2006 diaggap sebagai kebangkitan dari Taliban, bantuan dana yang terus mengalir dari Pakistan merupakan sokongan utama yang membuatnya dapat bangkit kembali dan juga dengan pelatihan militer untuk orang-orang Taliban.

Hingga pertengahan tahun 2012, Taliban masih aktif melakukan perang gerilya di Afganistan. Menurut laporan PPB di tahun 2011, Taliban disebut-sebut yang bertanggung jawab atas tewasnya 80% penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Afganistan. Pasukan koalisi kesulitan dalam memusnahkan Taliban, karena selain kondisi alam atau medan yang sulit juga tempat atau keberadaan markas kelompok Taliban yang sampai saat ini belum diketahui keberadaan pastinya. Pasukan atau kelompok koalisi tidak akan menarik personilnya dari Afganistan sebelum Taliban berhasil dimusnahkan, karena dikhawatirkan Taliban akan kembali bagkit dan menguasai Afganistan mengingat kekuatannya yang semakin besar dan kuat karena pasukannya yang semakin banyak dengan dibantu dari personil-personil diluar Afgaistan yang bersimpati terhadap Taliban. Hal ini mengakibatkan perang atau konflik yang lebih dikenal dengan konflik Taliban ini terus terjadi hingga saat ini. Guna penyelesaian konflik ini seharusnya lembaga Internasional langsung mengambil alih terhadap permasalahan yang terjadi di Afganistan ini, dan segera menyelenggarakan perundingan untuk pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak ada lagi pertumpahan darah dan keadaan serta keamanan kembali stabil kembali tentunya dengan kepatuhan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap hasil daripada perundingan yang dilakukan. Jika tdak, konflik ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan atau konflik abadi tanpa ada penyelesaian yang mengakhirinya.

Sumber :

http://mikoecahsmasiji.wordpress.com/2009/06/03/konflik-taliban-bagaimana-penyelesaiannya/. Diakses pada 11 Juni 2014.

http://international.okezone.com/read/2014/05/29/413/991275/konflik-internal-taliban-pakistan-pecah-jadi-dua. Diakses pada 11 Juni 2014.

http://republik-tawon.blogspot.com/2012/09/taliban-para-pelajar-dari-perbukitan.html. Diakses pada 11 Juni 2014.

http://www.kabar24.com/international/read/20130410/10/170061/konflik-afghanistan-taliban-tembak-jatuh-helikopter-2-tentara-nato-tewas. Diakses pada 11 Juni 2014.

Masyarakat dan Politik di Jepang

I. Masyarakat Modern di Jepang

1. Apakah arti Modernisasi di Jepang?

            Dr. Arnold Toynbee suatu saat pernah mengeluarkan komentar yang menarik, “perkataan memodernisasikan pada dasarnya merupakan kata ganti membaratkan”. Dorongan luar negeri tentu saja telah banyak berjasa dalam memacu modernisasi di Jepang. Modernisasi masyarakat Jepang melaju dibawah tekanan dari luar negeri. Dibawah tekanan dari negara-negara majub, Jepang terpaksa mendorong modernisasinya dengan dua tujuan jangka pendek. Tujuan pertama adalah mengambil peradaban Barat bagi modernisasi Jepang. Tujuan kedua adalah mempergunakan peradaban Barat yang telah diambil untuk membentuk suatu negara yang modern. Jepang telah dipaksa untuk hidup dengan masalah-masalah ditengah-tengah gerakan kolonial diantara negara-negara maju, sementara Jepang memulai masa modernisasi yang cepat lebih dari setengah abad terlambat dari Revolusi Warganegara dan Revolusi Industri di Inggris Raya, Perancis, dan negara-negara Barat lainnya.Agar dapat mengikat diri dari krisis-krisis semacam itu dan membebaskan diri dari tekanan kekuatan-kekuatan Barat yang berat, Jepang menjalankan suatu rencana pembangunan yang akan membangun Jepang menjadi suatu negara kaya dengan Angkatan Perangnya yang kuat bagi modernisasinya yang terus berkembang.

2. Industrialisasi dan Masyarakat Jepang

            Modernisasi Jepang mulai melaju dipacu oleh Restorasi Meiji. Menurut sebuah survei yang dibuat pada tahun 1872, dari seluruh penduduk, 84% bergerak dalam bidang pertanian tercatat sejumlah 14,490,000 petani dan hanya 11 % bergerak dalam bidang komersial dan industri, yakni berjumlah 1,890,000 pedagang dan industrialis.

            Produksi pabrik besar-besaran telah merupakan dan menjadi bagian dari usaha-usaha besar yang dikenal sebagai Zaibatsu (kelompok usaha raksasa), akan tetapi Zaibatsu-zaibatsu ini terpukul hebat oleh krisis moneter di tahun 1927, situasi yang mempunyai dampak serius terhadap pertanian. Krisis moneter ini memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi Jepang maupun politik Jepang. Dipacu oleh krisis moneter ini, seperti yang telah luas diketahui, Jepang dengan terburu-buru meningkatkan militerisasinya mempercepat pengeluaran bagi persenjataan.

3. Urbanisasi dan Perpindahan Penduduk

            Penduduk yang hidup dalam daerah administratif kota, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup dalam daerah administratif kota, penduduk kota berjumlah hanya 18,1 % pada tahun 1920 dari jumlah penduduk keseluruhan dan meningkat hingga mendekati 40 % pada tahun 194). Karena pengungsian yang dilakukan selama perang, jumlah penduduk kota sementara menurun, akan tetapi setelah perang berakhir, kenaikan barupun terjadi.

            Urbanisasi tentunya berhubungan erat dengan industrialisasi di Jepang. Akan tetapi, urbanisasi seperti ini tidak dengan sendirinya berarti pembangun setempat. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak-seimbangan distribusi kependudukan yang disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pembangunan daerah pusat pada periode pertumbuhan ekonomi cepat.

II. Transformasi Masyarakat Setempat

1. Pembaharuan Agraria dan Perubahan Daerah Pertanian

            Pada bulan Desember 1945, pemerintah Jepang mengajukan pada Rancangan Undang-Undang yang Direvisi mengenai Undang-Undang Penyesuaian Lahan Pertanian. Hal ini biasa disebut Pembaharuan Pertanian yang Pertama. Pembaharuan pertanian ini jauh dari memadai karena para pemilik tanah diizinkan untuk mempertahankan lahan pertanian hingga seluas lima hektar dan bahwa transaksi-transaksi penjualan atas lahan-lahan pertanian yang disewakan lebih dari lima hektar, dapat dilakukan. Karena seba itulah, pembaharuan pertanian ini ditolak oleh Pasukan Penduduk Jepan. Kemudian dilakukan usaha untuk mengadakan pembaharuan yang kedua , dimana seluruh lahan pertanian yang disewakan milik tuan tanah yang berdiam di tempat lain dan lahan pertanian milik penduduk setempat yang disewakan milik tuan tanah yang berdiam di tempat lain dan lahan pertanian milik penduduk setempat yang disewakan dikurangi satu hektar (rata-rata nasional) akan dibeli oleh pemerintah dan dijual kepada para penyewa oleh pemerintah.[6]

            Didorong oleh pembaharuan ini, pertanian Jepang meningkat produktivitasnya. Dengan meningkatnya hasil panen dan teknologi pertanian yang lebih maju maka mekanisasi pertanian dan perbaikan mutu lahan dapat berlangsung. 

            Perubahan seperti ini tidak saja mulai memengaruhi perekonomian regional, tetapi juga politik regional. Faktanya ialah bahwa kelas yang dulunya berkuasa, yakni para pemilik tanah dalam masyarakat pedesaan, mulai kehilangan kekuasaan mereka sebagai pemimpin. Dengan pelaksanaan Undang-undang Penggalakan Afiliasi Kota dan Desa dalam tahun 1953, sejumlah kota desa diatur untuk memiliki administrasi serta kemampuan keuangannya sendiri dalam menghadapi indutrialisasi yang pesat.

2. Perkembangan Regional dan Masyarakat Lokal

            Jepang mengalami bencana besar semasa perang dan hampir semua kota-kota besarnya mengalami kehancuran akibat pemboman yang tak pandang bulu. Perbaikan ekonomi dari puing-puing akibat perang segera dilakukan. Dalam tahun 1950, setelah Jepang dapat membebaskan diri dari segala gangguan perang, Undang-undang Pengembangan Lahan untuk Berbagai Tujuan, dibuat dengan tujuan mendorong pemanfaatan dan pengembangan lahan nasional serta memajukan dan menggalakkan pra-sarana di daerah-daerah yang telah ditetapkan.

            Dalam tahun 60-an, pertumbuhan ekonomi yang pesat disusul oleh pengembangan regional, mendorong pengembangan daerah utama. Undang-undang Penggalakan Pembangunan Kota Industri Baru dibuat tahun 1962. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut, dirancang untuk menemukan daerah-daerah yang berpotensi serupa itu sebagaimana yang dikehendaki oleh kebutuhan-kebutuhan akan tanah dan dengan efisiensi investasi. Dan kesemuanya itu dirancang untuk ditujukan bagi daerah-daerah tertentu sebagai suatu industri baru. 

Masyarakat dalam Perubahan

Perubahan-perubahan pasca perang itu sebagai berikut:

1. Kenaikan dalam penghasilan

2. Semakin lajunya inflasi

3. Peningkatan standar pendidikan

4. Kenaikan dalam volume informasi

5. Kemajuan pembahruan teknologi

6. Mobilitas meningkat

7. Kemajuan urbanisasi

8. Perubahan dalam struktur pekerjaan

9. Semakain bertambahnya “keluarga nuklir”

10. Perubahan dalam struktur usia

11. Peningkatan waktu rekreasi

12. Semakin meluasnya kesempatan bagi partisipasi dan pemilihan

13. Majunya internasionalisasi

            Sebagian besar dari perubahan-perubahan itu timbul semasa periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut suatu survei mengenai ciri-ciri/ sikap nasional yang dilakukan oleh lembaga statistik Matematika lima tahun sekali sejak tahun 1953, terdapat banyak perbedaan dalam moral dan sikap terhadap masalah seksual, uang, kesadaran berpolitik, konsep sains dan peradaban atau pemujaan terhadap arwah leluhur dan etika keluarga, tetapi hanya sedikit perubahan yang terjadi dalam hal hubungan manusia dan estetika. Suatu perubahan besar tampak dalam rasa kepuasaan terhadap kehidupan dan juga penilaina terhadap masalah-masalah lingkungan hidup menjelang akhir periode pertumbuhan ekonomi pesat dibangingkan dengan masa-masa awalnya. Seusai Jepang telah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Perubahan ini masih belum berakhir. Transformasi masyarakat lokal/setempat masih terus tinggi, yang menuju ke arah transformasi tradisi dan adat-istiadat lama.

III. Perubahan Sosial dan Keluarga

1. Perubahan dalam Keluarga Jepang

            Masyarakat Jepang mula-mula dilukiskan sebagai bersifat sangat berorientasi pada keluarga. Ini adalah sistim sebelum perang dan pengontrolan otoriter berdasarkan pada konsep Negara Keluarga yang terbentuk di sekitar kaisar. Dalam hal ini, sistem keluarga memberikan suatu ideologi yang penting untuk mendukung kerangka sosial di Jepang sebelum perang. 

Sistem ini juga memiliki dasar hukum menurut undamg-undang sipil pra-perang, dan kepemimpinan rumah tangga serta ahliwaris dipertahankan secara melembaga. Tetapi, dengan kemajuan indutrialisasi dan susunan dasar masyarakat yang mengalami perubaha, sistem keluarga ini mulai melemah. Kebijaksanaan demokratisasi yang diakibatkan oleh kekalahan Jepang dalam perangg dan perubahan-perubahan dalam sistem nilai, telah memusnahkanya sama sekali.

2. Urbanisasi dan Keluarga Nuklir

Tumbuhnya keluarga-keluarga nuklir terutama disebabkan oleh menurunya jumlah perbandingan mereka yang terlibat dalam industri primer, yang diakibatkan oleh struktur industri yang berubah. Karena pertanian Jepang berdasarkan pada pengelolaan keluarga maka pindahnya penduduk usia produktif dari desa ke kota mengandung arti bahwa keluarga kehilangan anggota-anggotanya yang berusia muda. Selain itu, karena pertanian part-time atau sambilan tidak selau memerlukan keluarga-keluarga dari dua generasi untuk hidup bersama-sama dalam hal yang menyangkut tenaga kerja dan perekonomian maka kenaikan dalam jenis pertanian serupa itu membantu pertumbuhan keluarga-keluarga nuklir.

3. Keluarga Modern dan Perubahan Kesadaran

            Perubahan-perubahan dalam struktur atau kesadaran dengan sendirinya mencetuskan gaya hidup yang berbeda bagi keluarga, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia atau orang-orang. Hal ini bisa dilihat dalam contoh seperti meningkatnya jumlah wanita bersuami yang memasuki lapangan kerja maka terlihat indikasi bahwa dengan perubahan kesadaran maka secara berangsur-angsur tampak tanda-tanda pergeseran ke arah jenis yang “dapat berdamai” yang menggabungkan rumha tangga dengan pekerjaan.[15]

4. Masyarakat yang menua dan Keluarga

            Jepang memasuki suatu masyarakat yang menua dengan penduduk berusia 65 tahun atau lebih berjumlah 7 % dari jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 1970, meningkat menjadi 9,6 % pada tahun 1984. Hal itu disebabkan sebagai berikut:

1. Penduduk berusia produktif akan berkurang secara berangsur-angsur setelah mencapai puncaknya sekitar tahun 1990 karena menurunya angka kelahiran karena meningkatnya jumlah perbandingan orang-orang muda yang menjalani pendidikan lebih tinggi.

2. Terjadi perpindahan penduduk usia produktif keluar dari daerah tersebut, sehingga yang tinggal banyak yang berusia lanjut.

3. Semakin meningkatnya jumlah keluarga nuklir, maka keluarga-keluarga menjadi kehilangan kapasitasnya untuk mendukung orang-orang yang berusia lanjut.

IV. Modernisasi dan Pendidikan

1. Latar Belakang Pendidikan

            Pendidikan adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari modernisasi. Menurut penelitian akhir-akhir ini, tingkat melek huruf pria Jepang mungkin lebih dari 40 % pada periode restorasi Meiji. Mulai dengan reformasi negara yang modern setelah Restorasi, pemerintah membentuk Kementrian Pendidikan pada tahun 1871 sebagai bagian perombakan organisasi pemerintah menyusul penghapusan wewenang dan pendirian propinsi-propinsi, membentuk era baru bagi administrasi pendidikan Jepang.

            Pendidikan sekolah modern Jepang, yang oleh karenanya, telah berakar dan melembaga, kokoh, setelah melalui serentetan perombakan, samapi ke sistem sebelum perang yang terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, lima tahun pendidikan sekolah menengah, tiga tahun pendidikan sekolah lanjutan atas dan tiga tahun perguruan tinggi.

2. Perubahan sistem sekolah

            Sistem baru disusun dengan memberlakukan sistem 6-3 pada tahun 1947 dengan terciptanya sistem sekolah lanjutan pertama yang baru, diikuti dengan sistem sekolah lanjutan baru pada tahun 1948 dan sistem perguruan tinggi baru pada tahun 1949. Selanjutnya, sekolah-sekolah malam dan sekolah-sekolah melalui korespondensi tingkat sekolah lanjutan digalakkan mulai tahun 1953. Sebagai hasilnya, rasio lulusan sekolah lanjutan pertama yang meneruskan ke sekolah lanjutan atas melampaui 60 % pada tahun 1961, meningkat menjadi 94,2 % pada tahun 1980. Rasio yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi juga meningkat dari 16,3 % ditahun 1966 menjadi 39,2 % ditahun 1976 dan 37,9 % pada tahun 1980.

3. Perkembangan Pendidikan Sosial

            Perkembangan sains dan teknologi yang menyertai perkembangan masyrakat yang rasio rakyat yang menerima pendidikan yang lebih tinggi, meningkatnya untuk rekreasi atau timbulnya suatu masyrakat yang menua . Latar belakang meningkatnya kebutuhan akan pendikan seumur hidup  yaitu:

1. Perubahan tempat kerja dan lingkungan hidup

2. Menjadi beraneka ragamnya nilai

3. Meningkatnya keinginan untuk belajar

4. Meningkatnya permintaan akan pendidikan

5. Meningkatnya waktu untuk berekreasi

            Agar pendidikan seumur hidup ini dapat terwujud dirasakan perlu untuk menyusun jenis belajar dan menyediakan kondisi belajar bagi individu-individu dari pengembangan diri. Oleh sebab itu, berbagai usaha mulai dirintis untuk meningkatkan fasilitas belajar dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan belajar rakyat yang beraneka ragam.

POLITIK

1. Prinsip dasar konstitusi Jepang

            Konstitusi Jepang yang saat ini berlaku diluluskan dan di umumkan pad bulan Nopember 1946 

sebagai perbaikan dari konstitusi Meiji dan diberlakukan mulai bulan Mei 1947. Secara formal konstitusi ini dikatakan sebagai perbaikan dari Konstitusi Meiji. Konstitusi ini merupakan Konstitusi yang sama sekali baru disusun sejalan dengan kebijaksanaan dasar kependudukan tentara sekutu, atau gagasan yang condong untuk menyingkirkan militerisme dan melakukan pembaharuan dan memperkuat demokrasi di Jepang. Konstitusi ini terdiri dari 11 bab dan 103 pasal. Kalau kita bandingkan dengan Konstitusi Meiji, situasi yang sekarang ini menampilkan tiga faktor yaitu:

1. Prinsip kedaulatan rakyat

2. Prinsip-prinsip menghormati hak-hak asasi manusia

3. Prinsip-prinsip perdamaian yang abadi.

II. Mekanisme Pemerintah

1. Prinsip-prinsip Pemisahamn Tiga Kekuasaan dan Sistem Kabinet-Parlemen

            Di kebanyakan negara-negara modern, prinsip-prinsip pemisahan tiga kekuasaan ditegakkan sebagai prinsip dasar bagi organisasi Pemerintah. Jepangpun tidak terkecuali. Di Jepangpun, ditetapkan bahwa kekuasaan legislatif diberikan kepad parlemen, kekuasaan eksekutif kepada Kabinet, dan kekuasaan yudikatif kepada mahkamah agung, dan ke tiga kekuasaan inu berdiri sendiri dan saling terpisah satu sama lain. Kabinet mempunyai hak untuk mengangkat Hakim Ketua Mahkamah Agung da mengangkat hakim-hakim lainnya, sedangkan pengadilan mempunyai hak untuk meninjau konstitusionalitas legislasi dan duduk dalam persidangan mengenai tuntutan-tuntutan dalam kasus-kasus administratif. Parlemen ditempatkan pada posisi sebagai organ tertinggi dalam kekuasaan negara, dan mekanisme pemerintah ditegakkan dengan berpusat pada Parlemen sebagai Lembaga perwakilan rakyat.

2.OtonomiSetempat

            Sekarang ini, terdapat sejumlah 3,225 daerah otonomi lokal, termasuk 47 propinsi, 651 kota, 1,993 kota kecil dan 611 desa. Berdasarkan konstitusi yang dikeluarkan dengan resmi tahun 1946 dan Undang-undang Otonomi Setempat yang dibuat pada waktu yang sama, daerah-daerah otonomi lokal ini mendapatkan hak otonomi yang sangat luas. Sistem otonomi lokal di Jepang pada prinsipnya didasarkan pada gagasan ini, dan kebijaksanaan yang diterapkan ialah agar para penduduk setiap distrik menangani tugas-tugas distriknya dan mendelegasikan administrasi serta wewenang sebanyak mungkin kepada daerah-daerah otonomi lokal.

III. Situasi dan Masalah-masalh yang dihadapi oleh Politik Jepang Mas\a Kini

1. Pemilihan umum

            Konstitusi Jepang yang diumumkan dibawah sistem politik baru Jepang menjamin rakyat Jepang 

akan adanya kesempatan untuk berpartisispasi dalam berbagai pemilihan umum. Disamping pemilihan-pemilihan umum tersebut, rakyat Jepang juga mempunyai kekuasaan untuk ikut serta menilai para Hakim Mahkamah Agung, referendum nasional sebagai prosedur akhir bagi perubahan konstitusi, pemilihan langsung pada organisasi-organisasi lokal.

            Di Jepang, Undang-undang Pemilihan Umum bagi Jabatan Pemerintahan dan Undang-undang Pengawasan Dana Politik diberlakukan sebagai alat untuk mengawasi agar kampanye yang adil dapat tercipta. Undang-undang ini disususn dengan tujuan melarang para calon untuk mengadakan kampanye sebelum masa kampanye darn kunjungan ke rumah-rumah para pemilih dan mengatur pembagian buletin dan poster-poster selama masa kampanye.Dengan menetapkan batas tertinggi bagi dana pemilihan umum yang dilegalisir undang-undang itu juga bertujuan mencegah para calon untuk membelanjakan sisa uang dari kampanye mereka.

2. Partai Politik

           Partai-partaipolitik hidup di parlemen setiap negara. Parlemen dan Partai-Partai Politik tidak dapat dipisahkan. Politik diatur oleh anggota-anggota itu yang mau mengikuti persetujuan-persetujuan secara parlemen. Oleh karena inilah anggota –anggota yang telah terpilih itu, yang mempunyai ideologi atau kebijaksanaan yang sama, mempunyai tendensi untuk mengelompok dan membentuk opini mayoritas.[26]

Jepang yang menganut politik partai-jamak, sekarang ini mempunyai tujuh partai politik. Partai-partai tersebut ialah:

1. Partai Liberal Demokrat

2. Partai Sosialis Jepang

3. Komeito(Partai Pemerintahan yang bersih)

4. Partai Sosialis Demokrat

5. Partai Komunis Jepang

6. Klub Liberal Baru

 7. Federasi Demokrat Sosial

3. Sistem Pegawai Negeri (Birokratisme)

           Skala pegawai negeri di Jepang, pegawai pemerintah pusat berjumlah 1,993 juta orang dan pegawai pemerintah daerah mencapai 2,786 juta orang. Angka-angka itu tidak termasuk buruh kasar yang bekerja penuh dan anggota staf part time, yang kesemuanya berjumlah sedikit dibawah 10 persen dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di seluruh Jepang. 

            Kenaikan yang sangat besar dalam jumlah pegawai negeri tidak hanya terjadi di Jepang semata-mata.Kecenderungan ke arah kenaikan dalam jumlah pegawai negeri dialami oleh pemerintah-pemerintah kontemporer yang merasa wajib meningkatkan kebijaksaanaan kesejahteraanya.

            Ketika sistem yang baru telah disusun semua pegawai negeri diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dan melayani mereka. Ayat 15, Klausule 2 Konstitusi yang saat ini berlaku mengatakan” semua pegawai negeri adalah pelayan dari semua masyrakat dan bukanlah bagian dari kelompok manapun”. Pandangan ini mengenai pegawai negeri kelihatanya telah diterima oleh mayoritas masyrakat Jepang masa kini sebagai konsep dasar dari demokrasi.

4. kelompok –kelompok tekanan

           Kelompok-kelompok sosial mempunyai kecenderungan untuk mendekati parlemen, partai politik dan pemerintah dalam usaha mendorong keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan. Kelompok-kelompok ini dinamakan kelompok tekanan, atau kelompok dengan kepentingan khusus. Suatu bentuk politik, dimana dalam kebijaksanaan pemerintah dapat dikenai pengaruh kelompok-kelompok tekanan secara ini, diistilahkan sebagai kebijaksanaan/ politik tekanan.

5. Media Masa dan Opini Publik

           Opini Publik adalah pandangan yang ada dikalangan rakyat secara mayoritas mengenai masalah-masalah umum. Dalam demokrasi, peranana sentral dimainkan oleh publik dan dengan demikian suatu adalah suatu hal alamiah bahwa politik hendaknya diatur sedemikian rupa agar dapat menjawab opini publik yang mayoritas.

            Melaui berbagai bentuk media masa, seperti TV dan surat-surat kabar, rakyat Jepang untuk menyesuaikan diri dalam kondisi masyrakat yang bertambah luas. Kini, sumber-sumber informasi telah bertambah luas dan kompleks , dan media masa sebagai penyalur informasi mau tidak mau menjadi bertambah luas pula. Pada prinsipnya, media masa seharusnya melaporkan hanyya fakta-fakta yang akurat saja, akan tetapi tetap merupakan subjek logika kapitalisme. Amat penting bahwa mayoritas rakyat mengetahui fakta yang benar secara akurat, mengambil keputusan sendiri tanpa manipulasi dari luar,, mempunyai kesempatan untuk bertukar pandangan secara bebas dan kemudian membentuk opininya sendiri.

REFERENSI:

Akimoto, Ritsuo. Katsumura, Shigeru. Masyarakat dan Politik di Jepang, Japan International Cooperation Agency, Jepang